of 16

87656 ID Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di In

Description
Syariah
Transcript
  181 JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. III, No. 2, Desember 2009 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional Oleh: Yuli Andriansyah 1  Abstract  is article is aimed to oversee the development of Islamic banking in Indonesia mainly on its nancial performance. e nancial performance of the Islamic banking is observed in accordance to its blue print in order to evaluate its development and contribution to country development as part its main mission. To some extent, emperical ndings suggest that the banking has so far shown its relatively high percieved  performance in its nancial duty mainly in contributing to nancial intermediacies  function of banking and to small and medium enterprises development in Indonesia. Nevertheles, some notes should be adressed to banking preference in supporting economic activities of people majority, such as in agriculture and other primary sectors and in implementing its prot and sharing principles in its activities. Kata kunci: perbankan syariah, kinerja keuangan, pembangunan nasional I. Pendahuluan Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. 2  Hal ini antara ditandai dengan peran aktif pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang diharapkan akan mampu menjadi langkah awal bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan 1  Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Saat ini bekerja pada Divisi Hubungan Masyarakat, Direktorat Sumber Daya Manusia, Universitas Islam Indonesia. Alamat email: yuliandriansyah@sta.uii.ac.id. 2  Abdul Ghofur Anshori (2009), Perbankan Syariah di Indonesia   (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 7.  JURNAL EKONOMI ISLAM 182  Yuli Andriansyah: Kinerja Keuangan ... Vol. III, No. 2, Desember 2009 yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran aktif ini diturunkan tidak saja dalam level kebijakan perundangan, tetapi juga masuk dalam ranah praktis.Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (  prot and loss sharing  ) dan belum secara spesik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya diatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian mempertegas bagaimana bank bagi hasil ini bekerja dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan di dalamnya, yang dimaksud Bank Bagi Hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. 3  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lahir kemudian merubahan peraturan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan semakin memperkuat kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah diakui secara eksplisit melalui Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa bank berdasarkan usahanya dibedakan menjadi bank konvensional dan bank berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 4 Seiring dengan makin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun lahir yang secara spesik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia. 5  Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syairiah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagi jawaban atas berbagai persoalan umat. Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar dan juga dukungan perundangan maupun fatwa hukum Islam yang memadai, mau tidak mau membawa tuntutan bagi pengelola perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Tuntutan semacam ini 3 Ibid  .,, hal. 5 dan 31. 4 Ibid  ., hal. 6. 5 Ibid  ., hal. 7.  183  Yuli Andriansyah: Kinerja Keuangan ... JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. III, No. 2, Desember 2009 adalah wajar mengingat ekspektasi yang tinggi terhadap perbankan syariah juga dikaitkan dengan keyakinan transenden bahwa sistem inilah yang relevan dengan umat Islam demi mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Untuk itulah artikel ini dimaksudkan untuk menganalisa kerangka pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan membandingkannya dengan capaian-capaian di bidang kinerja keuangan untuk melihat lebih kauh kontribusi industri yang berke mbang  pesat ini bagi pembangunan nasional. II. Kerangka Kerja Perbankan Syariah di Indonesia  Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 6  API pada dasarnya merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. 7  Arah kebijakan pengembangan industri perbankan sebagaimana dirumuskan dalam API dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan esien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 8 Bank Indonesia sejak 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia. Peluncuran API yang dilakukan otoritas moneter juga dalam kerangka tak terpisahkan dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003 yang menempatkan API sebagai salah satu program utamanya. 9  API sendiri memiliki enam pilar utama sebagai penopang yaitu struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. 10 Bank Indonesia juga telah melakukan sejumlah penyempurnaan terkait program-program kegiatan API sebagai konsekuensi dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap program-program API tersebut antara lain adalah strategi-strategi lebih spesik terkait pengembangan perbankan syariah, 6 Muhammad Kamal Zubair (2008), “Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia”  Millah Jurnal Studi Islam , Vol. III, No. 1, Agustus 2008, hal. 1-16. 7 Bank Indonesia,  Arsitektur Perbankan Indonesia  , dikutip dari http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/ pada 1 September 2009. 8 Ibid  . 9 Ibid  . 10 Ibid  .  JURNAL EKONOMI ISLAM 184  Yuli Andriansyah: Kinerja Keuangan ... Vol. III, No. 2, Desember 2009 BPR, dan UMKM. Hal ini dilakukan agar API memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang cakupannya termasuk sistem perbankan secara keseluruhan baik Bank umum dan BPR, baik yang beroperasi dengan sistem konvensional maupun syariah, dan juga pada pengembangan UMKM. 11 Cetak biru yang secara spesik diperuntukkan bagi perbankan syariah telah disusun dan menjadi arahan pengembangan sejak 2002 hingga 2011 mendatang. Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dalam rangka menyusun cetak biru yang diharapkan dapat mempercepat kontribusi dan peranan aktif perbankan syariah di Indonesia ini. 12  Visi yang akan dicapai dari pengembangan perbankan syariah sendiri dapat dirumuskan sebagai “ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, esien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat  ”. 13 Visi di atas, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1 berikut, disusun berdasarkan nilai-nilai dasar dari perspektif makro maupun mikro. Visi dan misi yang dibentuk, kemudian bersama-sama dengan kondisi aktual diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran, yaitu istiqomah dalam memenuhi prinsip Syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian dan  good corporate governance  , berdaya saing dan esien, dan mendukung kestabilan sistem perbankan dan memberikan manfaat yang luas. Sasaran-sasaran ini kemudian diarahkan untuk langkah praktis berupa inisiatif-inisiatif yang disusun berdasarkan paradigma kebijakan yang memperhatikan mekanisme pasar, prinsip kesetaraan, pendekatan bertahap dan berkesinambungan, dan patuh terhadap prinsip syariah. 11 Ibid  . 12 Bank Indonesia (2002), Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia  , (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia), hal. i. 13 Ibid  .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks