of 4

Akuntansi Belanja Dan Beban- Klasifikasi

Description
Akuntansi Pemerintah Belanja Dan Beban
Transcript
  B. Klasifikasi Belanja dan Beban 1. Klasifikasi Belanja Menurut Pasal 11 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dimana belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Selain itu, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas juga mempertegas amanat undang-undang dengan menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. 1.1.   Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Secara lebih rinci diatur dalam PSAP 02, klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Pengklasifikasian belanja menurut organisasi bertujuan untuk keperluan akuntabilitas. 1.2.   Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi Penjelasan pasal 11 Undang-undang No.17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari: a.   Belanja pelayanan umum b.   Belanja pertahanan c.   Belanja ketertiban dan keamanan d.   Belanja ekonomi e.   Belanja lingkungan hidup f.   Belanja perumahan dan fasilitas umum g.   Belanja kesehatan h.   Belanja pariwisata dan budaya i.   Belanja agama  j.   Belanja pendidikan, dan k.   Belanja perlindungan sosial. Klasifikasi-klasifikasi tersebut didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengklasifikasian belanja menurut fungsi bermanfaat untuk analisis historis dan formulasi kebijakan. 1.3.   Klasifikasi Belanja Menurut Ekonomi Menurut PSAP 02, klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada  jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja menurut ekonomi tersebut dikelompokkan lagi dalam kelompok besar menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga. Tujuan klasifikasi belanja menurut ekonomi adalah  untuk mendapatkan gambaran dalam kepentingan statistik, ketaatan (compliance), pengendalian dan monitoring anggaran, dan analisis ekonomi. Adapun klasififikasi belanja menurut ekonomi adalah sebagai berikut: 1.3.1.   Belanja Operasi Adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional (kegiatan sehari-hari) pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari beberapa jenis belanja yakni: a.   Belanja Pegawai Dalam PMK No.214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar, Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: belanja gaji dan tunjangan b.   Belanja Barang Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Contoh: belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja, barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Belanja barang pada umumnya difokuskan untuk pembiayaan operasional kantor, pemeliharaan aset, biaya perjalanan, dan termasuk dengan biaya honor pengelola anggaran. Selain itu, pengadaan aset yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi juga digolongkan dalam belanja barang. c.   Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga ( interest  ) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (  principal outstanding ) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau  jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. d.   Belanja Subsidi Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak tiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.  Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. e.   Belanja Hibah Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. Hibah pada pemerintah pusat diberikan tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L. Jika terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L, maka dianggarkan dalam belanja barang/jasa atau belanja bantuan sosial. f.   Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:    Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.    Bersifat sementara atau berkelanjutan.    Ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. 1.3.2.   Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. a.   Pengeluaran untuk Perolehan Awal Aset Tetap/Aset Tak Berwujud Belanja Modal untuk perolehan aset tetap/aset tak berwujud meliputi harga beli aset tetap/aset lainnya ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap/aset lainnya tersebut siap untuk digunakan. Seluruh biaya tersebut harus dianggarkan dalam DIPA sebagai belanja modal. Pengeluaran untuk belanja modal memiliki batasan kapitalisasi aset, dimana kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap/aset tak berwujud hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknis aset. Kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 dan menyatakan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah Rp300.000 untuk perolehan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, dan Rp10.000.000 untuk perolehan gedung dan bangunan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,  jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. b.   Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal, jika memenuhi kriteria berikut:    Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.    Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap. 1.3.3.   Belanja Lain-Lain Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. 2.   Klasifikasi Beban Pengklasifikasian beban mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 (PSAP 12) tentang Laporan Operasional. Menurut standar tersebut, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, dimana klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu: a.   beban pegawai b.   beban persediaan c.   beban jasa d.   beban pemeliharaan e.   beban perjalanan dinas f.   beban bunga g.   beban subsidi h.   beban hibah i.   beban bantuan sosial  j.   beban lain-lain k.   beban penyisihan piutang l.   beban penyusutan aset tetap m.   beban amortisasi aset tak berwujud n.   beban transfer Sedangkan, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks