of 16

Edisi Jumat, 20 April 2018 | Suara NTB

Description
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 200416 HALAMANSUARA NTBLANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000JUMAT, 20 APRIL 2018NOMOR 42 TAHUN KE 14…
Transcript
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 200416 HALAMANSUARA NTBLANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000JUMAT, 20 APRIL 2018NOMOR 42 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.comTELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257Pengemban Pengamal PancasilaCALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOKAli BD di Mata Ulama & SahabatTGH. Ahmad Rifai: Tidak akan Salah Pilih Ali BD: Jaga Silaturahim Kita PENDIRI dan PengasuhCALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga silaturahim. Jaga tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Dikatakan, yang dibawa mati adalah hubungan persaudaran yang kuat. Tidak terpecah belah. Apalagidengan alasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pesan ini selalu dikemukakan Ali Dachlan alias Amaq Asrul alias Ali BD alias Papuk Abada, Sang Pendobrak dalam setiap kesempatan bersilaturahmi dengan warga. Baik dalam masa kampanye maupun maupun masa di luar kampanye. Bersambung ke hal 15Pondok Pesantren Ibadurrahman, Dusun Tibu Sisok Desa Longkame, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki kesan yang sangat luar biasa pada sosok Ali Bin Dachlan. Terungkap dalam buku Ali BD di Mata Ulama dan Sahabat, karya TGH Abdul Latief, Bersambung ke hal 15Selain Proyek Penyulingan AirEmpat PLTS di NTB Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB mencatat sebanyak empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dalam kondisi rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat alias mangkrak. Empat PLTS yang mangkrak tersebut dibangun Kementerian ESDM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).TO K O HKepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si menyebutkan PLTS yang sudah lama rusak dan tak dapat difungsikan itu berada di empat lokasi. Yakni, PLTS Pusu kapasitas 15 kWp di Bima, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Sumbawa, PLTS Kidang 5 kWp di Lombok Tengah dan PLTS Batu Jangkih 15 kWp di Lombok Tengah. Bersambung ke hal 15Malas Lapor Harta Kekayaan BERDASARKAN data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, sebanyak 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak ditemukan pejabat yang malas melaporkan harta kekayaannya. Secara keseluruhan, jumlah pejabat yang kurang patuh dan belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 412 orang, tersebar di 38 SKPD. Bersambung H. Fathurahman ke hal 15(Suara NTB/ars)MANGKRAK - PLTS Komunal di Dusun Wadunggapi Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang mangkrak sejak 2014 lalu.Achmat Juri, Kapolda NTB yang BaruKO M E N TTAA RMataram (Suara NTB) – Brigjen Pol Achmat Juri dilantik sebagai Kapolda NTB, Kamis (19/4). Perwira tinggi mantan Kapolda Maluku Utara itu menggantikan Brigjen Pol Firli yang pindah tugas ke KPK. Bersamaan dengan pelantikan, yakni upacara serah terima jabatan (Sertijab) kedua jenderal bintang satu itu dipimpin Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta. Bersambung ke hal 15Hindari Penalti SERAPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi atensi khusus Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemprov NTB. Pasalnya, jika realisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka DAK tahap berikutnya akan hangus. Artinya, SKPD yang melaksanakan proyek DAK Fisik kena penalti dari pemerintah pusat. ‘’Iya, ini jadi atensi. DAK itu kalau ndak sesuai (realisasinya) bisa kita dipenalti oleh pusat,” Bersambung ke hal 15Usut Infrastruktur RusakKejati dan Polda NTB Jangan Tunggu LaporanWedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB didorong punya inisiatif untuk mengusut proyek - proyek infrastruktur yang cepat rusak di NTB. Tidak saja berpangku menunggu laporan dari masyarakat, tapi temuan lapangan dan informasi dari media disebut bisa jadi bahan penyelidikan awal. SIKAP Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih berpangku tangan menunggu laporan masyarakat tersebut dikritik Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB. Penegak hukum didorong harus punya inisiatif untuk membuat skala prioritas penanganan kasus berskala besar. ‘’Jangan cuma menunggu laporan dari masyarakat. APH harus ada ini-siatif, karena memang itu tugasnya,’’ kata peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH, Rabu (18/4). Memang kajian secara yuridis menurutnya, peristiwa pidana memang harus ada laporan sesuai penjelasan Pasal 31 ayat 1 UU Tipikor. Ketentuan ini sinkron dengan Pasal 1 angka 4 UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi menurutnya, paradigma itu harus berani diterobos oleh penegak hukum. ‘’Ambil inisiatif dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi. Lebihlebih pada pengerjaan proyekproyek tersebut,’’ tandasnya. Kenapa harus berinisiatif? Menurutnya, jika terlalu mengandalkan laporan perorangan atau kelompok masyarakat, akan dipaksa membawa bukti-bukti dan data-data yang mengarah adanya peristiwa pidana tersebut. Sementara pelapor akan terkenda-la akses mendapatkan bahanbahan itu, kecuali dilakukan APH. Sebab itu, terkait dugaan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, didorong cara berpikir penegak hukum dengan semangat pemberantasan korupsi. Bahwa semua kita ini adalah bagian dari orang yang aktif untuk memberantas korupsi. Lebih-lebih penegak hukum kita. Jika ada informasi dari media massa misalnya, ambil saja inisiatif untuk mencoba dimintakan klarifikasi dan proses-proses lainnya secara hukum,’’ sarannya. Dalam catatan tim Liputan Khusus (Lipsus) Suara NTB, proyek patut diduga bermasalah sesuai temuan lapangan dan informasi masyarakat, seperti Bendungan Kamudi di Kecamatan Woja, Dompu salah satu proyek kakap yang dibangun tahun 2017 lalu ini sudah dua kali jebol akibat banjir pada Maret 2018 dan April 2017. Bersambung ke hal 15SALAM - Kapolda NTB, Achmat Juri (kiri) bersalam komando dengan Deputi Penindakan KPK, Firli usai serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/4). (Suara NTB/ist Humas Polda NTB)SUARA NTB Jumat, 20 April 2018SUARA MATARAMHalaman 2Indikasi Hotel Bintang Sediakan PSK Jadi Tujuan Studi Banding SETELAH mendapatkan penghargaan Kelurahan Inovatif Nasional pada tahun 2017 kemarin, kelurahan Banjar mulai dilirik sebagai lokasi studi banding terutama untuk masalah pengelolaan sampah. Dimana di kelurahan Banjar, masyarakatnya secara aktif mengelola sampahnya sendiri dan diubah menjadi berbagai kerajinan berdaya ekonomi tinggi. Seperti pada Kamis (19/4), Banjar kedatangan tamu studi banding dari pemerintah kecamatan dan kelurahan Balikpapan yang datang untuk belajar serta berbagi ilmu. (Suara NTB/uul) “Mereka datang untuk beM. Saleh lajar terutama untuk masalah pengelolaan sampah yang disini dilihat sangat aktif kegiatannya,” terang Sekretaris Lurah Banjar, M. Saleh, M.Ling pada Suara NTB, Kamis (19/4). Ia menerangkan mereka tertarik dengan inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan di Banjar dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat yang berperan aktif. Hal ini berbeda dengan disana dimana masyarakat cenderung individu saat diajak melakukan kegiatan gotong royong lingkungan. “Kalau di sini kan rasa kekeluargaan masyarakat masih tinggi sehingga mudah untuk diajak berkegiatan, beda dengan disana mereka lebih memilih untuk sumbang uang ketimbang tenaga, cerita mereka,” kata Saleh. Peserta studi banding, imbuhnya, juga sangat banyak bertanya terkait program-program yang dilakukan di Banjar yang sekiranya bisa diaplikasikan di daerahnya. Makanya mereka diajak ke kelompok pengelolaan sampah Kawis Krisant untuk melihat lebih dekat cara pengelolaan sampah serta kerajinan yang dibuat dari sampah. Saleh sangat mengapresiasi kedatangan tamu studi banding ini meski terbilang singkat. “Setidaknya mereka di sini mendapatkan ilmu yang lumayan dan mudahan bisa diterapkan disana,” jelasnya. Ia menceritakan memang sekarang wilayahnya sering dikunjungi berbagai wilayah di Indonesia sebagai tempat studi banding. Seperti beberapa waktu lalu studi banding para lurah dari Sumbawa yang belajar tentang penanganan sampah. “Tugas kita hanya menemani mereka saja sekaligus menjelaskan apa saja yang belum dipahami,” kata Saleh. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menerima kunjungan studi banding dari Tulungagung dan Tasikmalaya serta dari Kudus yang belum ditentukan waktunya. (uul)Pemkot Siapkan Sanksi TegasMataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H.Abdul Latif Najib menyayangkan hotel bintang di Mataram, disinyalir menyiapkan pekerja seks komersil (PSK) bagi tamunya. Jika hasil investigasi Satpol PP terbukti, pihaknya menyiapkan sanksi tegas, tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). “Kalaupun mengajukan izin, tidak direkomendasikan lagi. Ini dijadikan acuan oleh bagian perizinan,” kata Latief dikonfirmasi, Kamis (19/4). Kewenangan menutup atau mencabut izin hotel bukan menjadi tugas Dinas Pariwisata. Karena izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pihaknya kata Latief, sesuai tupoksi, berkaitan pengecekan standarisasi fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restauran. Jauh sebelumnya manajemen hotel diingatkan agar memahami visi - misi KotaMataram. Ini yang selalu dikomunikasikan lewat Àsosiasi Hotel Mataram (AHM). Kalaupun ada disinyalir hotel atau para pemilik melakukan ini harus dikuatkan komitmen bersama. “Karena, satu yang berbuat semua kena getahnya,” katanya mengingatkan. Praktik haram ini dinilai memiliki konsekuensi. Tidak saja bagi hotel, tapi citra pariwisata daerah akan rusak. Latief mengingatkan pelaku pariwisata diminta tidak mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan sendiri. Sementara di satu sisi merugi-kan orang lain. Pengakuan diperoleh NTB sebagai pariwisata halal harus dihargai. Seluruh elemen harus komitmen terhadap predikat halal tourism tersebut. “Ini sangat berat. Bukan saja fasilitasnya yang halal. Mulai cara memasak dan alat dapurnya juga harus halal,” tambahnya. Latief mengelak hotel bintang disinyalir menyiapkan PSK sebagai dampak perkembangan pariwisata di Mataram. Menurut dia, ini ulah oknum yang bekerjasama dengan sopir atau jaringan luar lainnya. Meskipun(Suara NTB/cem)KANGKUNG - Petani kangkung di Kelurahan Jempong, Lingkar Selatan Kota Mataram, membersihkan kangkung yang baru saja dipetik, Kamis (19/4). Selanjutnya kangkung ini akan dijual di pasar tradisional dan supermarket di Kota Mataram. Terkenalnya kangkung Lombok di luar daerah, salah satunya berasal dari daerah ini.DPPKB Gelar Lokakarya Mini dan Musyawarah Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar lokakarya mini dan musyawarah kampung KB di Kecamatan Sekarbela. Lokakarya yang dihadiri unsur Pokja Kampung KB kecamatan dan kelurahan, menurut Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno, Kamis (19/4) sebagai bentuk penguatan jejaring dengan mitra masyarakat. Pelibatan jejaring ini dimaksudkan untuk memberi informasi program yang harus dilakukan oleh setiap Pokja. Sehingga, masing - masing Pokja dapat mengadvokasi masyarakat serta mencari solusi atas permasalahan timbul di masyarakat. “ Ini juga untuk mengetahui progres pelaksanaan program kampung KB di masyarakat,” kata Sutrisno. Dijelaskan, kampung KB merupakan program inovatif yang strategis sekaligus model atau miniatur pembangunan yang melibatkan sektor secara terpadu. Tidak saja dari sisi pelayanan KB diperoleh masyarakat. Data diperoleh oleh kader baik berupa rumah tidak layak huni, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan serta infrastruktur lainnya secara terintegrasi ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Keterpaduan ini kata dia,15 Pengajuan Izin Usaha di Mataram Ditolak Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menolak 15 pengajuan izin usaha masyarakat. Izin ditolak ini tergantung hasil survei tim. Contohnya, ada yang menyangkut lokasi tempat usaha yang mengganggu arus lalu lintas, pemilik tidak berada ditempat dan lain sebagainya. “Ada yang pemiliknya tidak ditemukan di lapangan. SOP nya kita harus tolak, karena tim tidak bisa mengklarifikasi izin yang diajukan,” kata Sekretaris DPMPTSP Kota Mataram, Bambang J.W, Kamis (19/4). Proses pelayanan perizinan saat ini berbeda dari sebelumnya. Dokumen yangdiajukan pemohon (warga) langsung dibahas bersama tim teknis. Tim yang terdiri dari instansi teknis melakukan proses verifikasi di lapangan. Dua pekan tim turun mensurvei 32 pengajuan izin di Mataram. Ada 15 permohonan izin yang ditolak. Pelayanan perizinaan saat ini kata Bambang, tidak lagi ada istilah menunda. Jika dari persyaratan tidak lengkap atau hasil survei ada permasalahan, Tim langsung memutuskan pengajuan izin itu ditolak sambil memberikan saran masukan. Seperti pengajuan investasi modal asing. Pemohon melampirkan dahulu tanda daftar usaha pariwisata dari BKPM Pusat untuk mengeluarkan tandaPengakuan diperoleh NTB sebagai pariwisata halal harus dihargai. Seluruh elemen harus komitmen terhadap predikat halal tourism tersebutdemikian, ia akan tetap memberikan pembinaan melalui asosiasi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati mengklarifikasi statemen sebelumnya. Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan(Suara NTB/cem)H. A. Latief Najib langkah selanjutnya. “Saya mengajak mari kita sama sama menghargai. Taati aturan dan menjaga nama baik Kota Mataram,” demikian kata Bayu. (cem)Hati - hati Pilih Biro Perjalanan UmrohAwasi hingga ke Pengecer ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE meminta Pertamina melakukan pengawasan elpiji hingga ke tingkat bawah. Misban kepada Suara NTB mengakui bahwa, pihaknya menemukan adanya penjualan elpiji 12 kg, kurang takarannya. Hal ini, tentu saja merugikan masyarakat konsumen pengguna tabung elpiji dengan kapasitas 12 kg. ‘’Mestinya tekanan elpiji menurut Pertamina, 1 - 10, tapi kenyataan yang ada adalah, itu tekanannya 1 - 7. Berarti kan ada 0,3 yang tidak ada,’’ katanya. Misban mengaku sudah (Suara NTB/fit) melaporkan temuan ini kepaMisban Ratmaji da pihak Pertamina. Dalam laporan itu, lanjut dia, Pertamina menyarankan agar setiap pembelian elpiji, konsumen menimbang terlebih dahulu. ‘’Beratnya 12 kg bersih. Ditambah dengan berat tabung. Jadi berat elpiji ditambah dengan tabungnya itu beratnya 27 kg rata-rata. Jadi 12 kg berat elpijinya dan 15 kg berat tabungnya. Jadi pas 27 kg,’’ terangnya. Misban menilai, saran Pertamina sulit dilaksanakan oleh masyarakat. Banyak hal yang membuat saran Pertamina itu sulit terlaksana. Pertama, masyarakat tidak mempunyai timbangan untuk menimbang elpiji yang dibeli. Tidak hanya konsumen, warung tempat masyarakat membeli juga tidak mempunyai timbangan. ‘’Kalau ditimbang di rumah, terus timbangannya kurang, kemudian dikembalikan, jelas yang punya warung tidak percaya,’’ katanya. Selain itu, sambung politisi PKPI ini, masyarakat tidak mau repot melakukan penimbangan. Tetapi pada akhirnya, masyarakat tetap menjadi korban. Oleh karena itu, Misban meminta Pertamina melakukan pengawasan hingga ke tingkat pengecer. ‘’Jadi pengawasan pertamina itu, kita harapkan jangan hanya sampai di tingkat agen. Karena kalau di tingkat agen, timbangannya pasti pas,’’ demikian Misban. Takaran elpiji di tingkat agen dipastikan pas, karena mereka memiki alat penimbangan dan fasilitas penunjang lainnya. ‘’Kan bisa saja Pertamina melakukan pengawasan sampai ke tingkat terakhir, yakni di pengecer yang langsung berhadapan dengan konsumen,’’ saran Misban. Menurut dia, kalau di tingkat pengecer takarannya tepat, anggota Dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini yakin, di tingkat atas seperti pangkalan dan agen, pasti benar. Misban menyayangkan pengawasan oleh Pertamina dilakukan hanya sampai tingkat agen. Dia berharap ada inisiatif dari Pertamina untuk melakukan sidak elpiji secara acak di tingkat pengecer. Tidak hanya pengecer LPG 12 kg tapi juga elpiji 3 kg. ‘’Kalau setiap beli kita disuruh nimbang, kan repot,’’ keluhnya. Dikatakan Misban, rantai prosedur pengawasan elpiji sangat berbelit-belit. Ketika konsumen menemukan masalah dengan volume elpiji, maka harus melapor kepada toko atau warung di mana konsumen membeli. Nantinya, oleh pengecer, akan dilakukan komplain lanjutan ke tingkat agen. (fit)”daftar perusahaan. Ini yang harus dipelajari regulasinya. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Kesra, H. Novian Rosmana menambahkan, tidak saja izin usaha, termasuk izin reklame juga dicek. Pihaknya turun bersama tim untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan pelayanan perizinan ke masyarakat. Warga tidak perlu lama - lama menunggu, sehingga lebih cepat tahu alasan diterima atau ditolak pengajuan izinnya. “Ini akan lebih efektif,” tambahnya. Pengajuan 15 izin yang ditolak ini, selama pemohon melaksanakan rekomendasi atau saran masukan tim. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan izin mereka. (cem)Mataram (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, belum menerima keputusan resmi dari Kementerian Agama terkait wacana moratorium umroh. Wacana yang bergulir ini dinilai sebagai dampak dari maraknya penipuan ibadah umroh oleh pengusaha. Warga diingatkan agar lebih berhati hati memilih travel umroh. “Sampai saat ini kita belum keluar keputusan resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam dikonfirmasi, Kamis (19/4). Pemerintah Pusat kata dia, hanya mengirimkan keputusan penetapan biaya perjalanan umroh Rp 20 juta untuk satu jamaah. Kenyataannya pengusaha memberikan harga ke masyarakat bervariasi. Semestinya, masyarakat harus selektif. Kalau tawaran perusahaan lebih murah, maka harus berpikir ulang. Kemenag tidak bisa mengintervensi lebih jauh penetapan harga oleh pengusaha. Kewenangannya hanya sebatas memberikan izin operasional biro perjalanan umroh. “Ya namanya travel kan pasti begitu,” jawabnya. Perusahaan travel umroh resmi di NTB hanya delapan. Yang lebih banyak adalah cabang - cabang travel umroh dari luar yang memilih usaha di NTB. Menurut dia, alasan moratorium yang bergulir di Pemerintah Pusat melihat(Suara NTB/dok)H. Burhanul Islam banyaknya kasus penelantaran jamaah oleh biro perjalanan umroh. Kemungkinan ini jadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Wacana Pemerintah Pusat melakukan moratorium justru menuai protes dari masyarakat. Zulaeha misalnya, tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Dia menilai akan merugikan masyarakat yang memiliki niat menuaikan ibadah ke Tanah Suci Mekkah. Kasus penelantaran dan penipuan jemaah umroh tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga, pemerintah perlu memberikan solusi dan sikap tegas terhadap biro perjalanan yang merugikan masyarakat. “Jangan gara - gara satu kasus kemudian semua kena getahnya,” kritiknya. (cem)Tidak Ada Kepsek(Suara NTB/ist)MUSYAWARAH - Kepala DPPKB, Sutrisno, menghadiri lokakarya mini dan musyawarah kampung KB Kecamatan Sekarbela, Kamis (19/4). mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas. Di samping itu, keberadaan kampung KB membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahtrakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pelaksanan program melalui pelaksanaan integrasi lintas sektoral dan kemitraan baik swasta, provider dan pemangku kebijakan,” tambahnya. Keberadaan kampung KB dinilai memberikan efek posi-tif bagi masyarakat. Disebutkan, telah dibentuk enam kampung KB di enam kecamatan. Tahun ini, akan diresmikan 12 kampung KB, sehingga dapat mempercepat meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Di satu sisi, kemandirian masyarakat di kampung KB memberikan manfaat terhadap peluang usaha dan tumbuhnya usaha ekonomi kecil menengah. (cem/*)Pol PP Awasi Peredaran Miras Oplosan Mataram (Suara NTB) Insiden belasan warga di Pulau Jawa meninggal usai menenggak minumas keras oplosan menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Aparat penegak Perda ini, memperketat pe
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks