of 16

Epaper andalas edisi jumat 20 april 2018

Description
HARIANandalas L U G A SD A NC E R D A SJumat, 20 April 2018 | No: 32561/Tahun XI | E-Mail:andalas.redaksi@gmail.com | Harga Eceran Rp2.500; Langganan+ongkos kirim…
Transcript
HARIANandalas L U G A SD A NC E R D A SJumat, 20 April 2018 | No: 32561/Tahun XI | E-Mail:andalas.redaksi@gmail.com | Harga Eceran Rp2.500; Langganan+ongkos kirim Rp90.000; Luar Kota: Rp3.000PWI Sumut Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Dewan PersHPN 9 Februari Harga Mati Medan-andalas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Dewan Pers karena melakukan sejumlah kinerja yang salah dan diduga melanggar UU Pers. Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua PWI Sumatera Utara H Hermansjah didampingi Sekretaris Eduard Thahir, Rabu (17/4) usai memimpin rapat bersama pengurus harian (PH), Dewan Kehormatan (DK), penasihat, dan ketua PWI kabupaten/kota se-Sumut di Gedung Parada Harahap, Medan. Dia menyebutkan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9Februari, ditetapkan sesuai Keppres 5/1985. Namun melalui Yosef Adi Prasetya selaku Ketua Dewan Pers, kemudian berupaya menganuisisi perihal tanggal HPN. Padahal HPN tanggal 9 Februari ditetapkan • LANJUT KE HAL. 15Tak Ada Alasan Terbitkan SP3 JR Saragih foto setkabPAMERAN IIMS 2018 – Presiden Joko Widodo saat meninjau pameran International Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) Tahun 2018, di Ruang Semeru JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4). Presiden Jokowi memuji tema IIMS kali ini, terkait dukungan dan komitmen kepada mobil listrik sebagai Revolusi Industri 4.0 sedang menuju ke sektor otomotif. Dalam IIMS ini motor Chopperland milik Presiden Jokowi dan motor Cafe Racer miliknya putra, Gibran Rakabuming turut dipamerkan di booth motor-motor modifikasi.15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Medan-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 15 anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Pengembalian uang suap ini merupakan ekses dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK selama tiga sejak Senin, 16 April 2018 terhadap sekitar 52 anggota atau mantan anggota DPRD Sumut sebagai saksi, di gedung Mako Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim, Medan. "Sampai dengan saat ini, dari sekitar tiga hari tim di Sumut, anggota DPRD yang mengembalikan uang terus bertambah. Sampai kemarin lebih dari 15 orang anggota DPRD Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya ke KPK.Dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (19/4). KPK kata Febri menghargai sikap kooperatif ke-15 anggota DPRD Sumut tersebut. Langkah pengembalian ini kata Febri dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi mereka dari ancaman sanksi pidana. "Hal yang sama kami ingatkan kepada seluruh tersangka dan saksi-saksi lainnya agar memberikan informasi seluas-• LANJUT KE HAL. 15III.III/BA.00/04/2018 perihal Penetapan Waktu dan Tempat Pelaksanaan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Dijelaskannya, pelaksanaan MTQN XXVII akan memusabaqahkan 7 cabang dan 23 golongan. Kegiatan diikuti 34 provinsi dengan jumlah peserta sekitar 1.836 orang. “Acara pembukaan direncanakan dibuka oleh Presiden RI pada hari Sabtu, 6 Oktober • LANJUT KE HAL. 15Unik Tapi Nyata Presiden Jokowi dan Jenderal Gatot Nurmantyo dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu.Pilpres 2019Mahfud Prediksi Hanya Jokowi Vs Gatot Jakarta-andalas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memprediksi akan terjadi pertarungan antara Joko Widodo dengan Jenderal Gatot Nurmantyo, bukan Prabowo Subianto, di Pemilihan Presiden 2019. "Dugaan saya poros itu akan,dugaan ya namanya, dugaan ndak anu, cuma berdasar pikiran rasional saja. Dugaan saya poros akan tetap dua, poros keduanya nanti Gatot," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Kamis (19/4). Mahfud menyampaikan memang Prabowo sudah mendek-Warga Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, tak menyangka rumah mewah yang dijadikan sebagai tempat produksi minuman keras (miras) oplosan ialah milik Samsudin Simbolon. Sosok big bos tersebut menjadi sorotan publik setelah kejadian 45 orang tewas gara-gara menenggak miras racikannya.Selama ini warga hanya mengetahui pria kelahiran Sungai Botul, 3 Februari 1968 tersebut tinggal di kios miras yang letaknya 100 meter dari rumah mewah. Kini kios miras sudah disegel Satpol PP Kabupaten Bandung, Jawa Barat."Samsudin tinggalnya di sana (kios miras yang sudah disegel). Itu tempat dagang tuak," kata Agus (28), warga Kampung Kebon Suuk, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kamis (19/4). Agus mengungkapkan kios miras sekaligus hunian ituViral, Kaos #2018 Gubsu Orang Sumutlarasikan maju sebagai calon presiden. Namun selama ini belum pernah membantah akan mengusung calon presiden lain. Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo di Pilpres 2014 itu lalu mengalihkan sorotan kePasca-kaos #2019GantiPresiden, kini di Sumatera Utara muncul kaos yang hampir sama. Yang membedakannya adalah tulisan dan momentum yang dibuat pada kaos tersebut. Informasi dihimpun, Kamis (19/4), di jejaring sosial Facebook banyak berseliweran di linimasa tentang gambar kaos dengan tulisan #2018GubsuAwakOrangSumut. Setidaknya, kaos ber-tanda• LANJUT KE HAL. 15• LANJUT KE HAL. 15Samsudin Simbolon, Sopir Angkot yang Jadi Bos Miras OplosSamsudin Simbolon dan rumah mewahnya yang sekaligus dijadikan pabrik miras oplosan, di Cicalengka, Bandung, Jabar.Terkait adanya informasi bahwa Kepolisian Daerah (Polda Sumut) telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) JR Saragih, Syafrida menegaskan tidak ada alasan bagi Polda Sumut untuk menerbitkan SP3 JR Saragih. "Kemarin itu kan berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan status tersangkanya juga sudah lengkap, lalu kenapa tiba-tiba bisa keluar SP3? SP3 itu kan bisa keluar kalau ada bukti dan unsur-unsur yang kurang," tandasnya menjawab wartawan,MTQN 2018 di Sumut Dilaksanakan Oktober Medan-andalas Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXVII. Event nasional tahunan tersebut dilaksanakan mulai 4 sampai 13 Oktober 2018 di dua daerah yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hal itu, kata Plt Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs HT Darmansah MA sesuai dengan isi surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor B.2125/Dj.• LANJUT KE HAL. 15Jubir KPK Febri DiansyahMedan-andalas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan mengaku belum mendapat informasi terkait tindak lanjut penuntasan kasus mantan bakal calon Gubsu, Jopinus Ramli (JR) Saragih. Syafrida menjelaskan bahwa informasi terakhir dari penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut bahwa berkas terkait kasus JR Saragih yang juga Bupati Simalungun dan Ketua Partai Demokrat Sumut itu sudah lengkap dan juga sudah ada tersangkanya yakni JR Saragih.ditempati Samsudin sejak 2004, sebelum adanya Jalan Bypass Bandung-Garut. "Jalan Bypass dibangun sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 2004-an Samsudin tinggal di sana," kata Agus. Sebelum bisnis miras oplosan, menurut Agus, Samsudin ternyata pernah bekerja sopir angkot. "Pernah juga jadi sopir angkot," ujarnya. Menurut dia, sebelum membangun rumah mewah yang berada di Jalan Bypass Bandung-Garut, Samsudin kerap berpindah-pindah • LANJUT KE HAL. 15KURS RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING KAMIS, 19 APRIL 2018 Mata Uang Jual Beli AUD 10.760 10.630 CNY 2.203 2.182 EUR 17.134 16.958 GBP 19.651 19.454 HKD 1.764 1.746Mata Uang Beli Jual 126 128 JPY 3.560 3.522 MYR 10.567 10.457 SGD 13.847 13.709 USD Sumber: BANK INDONESIASAMBUNGANJumat 20 April 2018TAK ADA ALASAN TERBITKAN SP3 JR SARAGIH ................................................. • DARI HALAMAN. 1 Kamis (19/4) di Medan. Bawaslu meminta agar kasus tersebut segera ditangani dengan profesional. "Bagaimana pun hasilnya kami dari Bawaslu harus dapat kepastian," ujarnya. Terpisah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut meminta agar Polda Sumut bersikap netral di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018. Netralitas Polda Sumut dan penyelenggara pemilu saat ini menjadi tanda tanya besar publik terkait senyapnya penanganan kasus JR Saragih. Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso mengatakan ada rentetan peristiwa yang masih jelas di ingatan publik atas gagalnya JR Saragih maju sebagai calon Gubernur Sumut. Mulai dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-nya JR hanya karena soal legalisasi ijazah, berlanjut ke putusan sidang sengketa Sentra Gakkumdu di Bawaslu Sumut yang memerintahkan JR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut untuk meleges ulang fotokopi ijazah SMA JR, kemudian KPU Sumut akhirnya tetap men-TMS- kan JR, hingga JR melakukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan terkaitputusan KPU Sumut. Sugiat mengatakan, sebelum putusan PTTUN Medan keluar, JR ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu. Anehnya status penetapan tersangka yang sewajarnya itu disampaikan oleh Herdi Munthe selaku Ketua Sentra Gakkumdu, malah kemudian status itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian. Menurut Sugiat, rentetan penangan kasus itu terkesan terputus dan senyap setelah JR 'menyerah' dan menyatakan dukungannya ke salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut. Sugiat menilai, rentetan peristiwa itu bisa saja kemudian masyarakat berasumsi bahwa JR sudah 'menyerah' dan mendukung paslon tertentu, barulah kasusnya senyap. Hal itu kemudian seolah menjadi nyata saat publik sudah jenuh menunggu lamanya kejelasan penuntasan kasus JR. "Malah dapat kabar di media bahwa kasus JR sudah SP3 di Polda Sumut. Ini kan aneh, kok bisa tiba-tiba SP3 kasusnya," tandasnya. Sugiat meminta Polda Sumut jangan sampai diperalat demi kepentingan yang dapat merusak sistem demokrasi dan ketertiban Pilgub Sumut. Sugiat juga mendo-rong agar Bawaslu mengawal kasus ini, jangan sampai kasus ini hanya dijadikan alat politik demi kepentingan pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan Pilgub Sumut. Jangan Bikin Gaduh Sejak berkas perkara JR Saragih dinyatakan lengkap (P21) pada 28 Maret 2018, pihak Kejati Sumut mengaku masih terus berkoordinasi dengan tim penyidik Gakkumdu. PRESIDEN JOKOWI "Kalau sudah P21 seharusnya menurut ketentuan yang berlaku itu layak untuk disidangkan," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian kepada wartawan. Karenanya pihak Kejati Sumut pun menyayangkan adanya pernyataan yang tidak layak diucapkan pengacara JR Saragih dengan menyebutkan kasus tersebut sudah kedaluwarsa. "Pengacara JR jangan bikin gaduh lah, ini proses hukum. Harusnya semua dapat menghormati semua proses ini dengan baik," tegasnya. Dikatakan Sumanggar, memasuki tiga minggu pasca-pelimpahan berkas P21 ke penyidik Gakkumdu, pihak Kejati Sumut tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menunggu. "Bagaimana kita mau menyi-dangkannya, sementara penyidik saja belum bisa menghadirkan JR sampai saat ini. Kami kembali hanya bisa bilang menunggu, " pungkas Sumanggar. Menurut Sumanggar, dari sisi hukum perkara JR Saragih sudah memenuhi unsur yuridis baik materil maupun inmaterial. Seharusnya menghadirkan tersangka bukanlah perkara susah. "Tapi itu kan urusan penyidik, kita tidak mau mencampurinya. Itu haknya penyidik kalau tak bisa DAN JENDERAL GATOT NURMANTYO mereka hadirkan tersangka ke penuntut umum," kata Sumanggar. Sumanggar juga menepis adanya info yang beredar bahwa kasus JR Saragih akan di-SP3-kan. Ia menegaskan sepenuhnya hal itu urusan penyidik Gakkumdu. "Kalau itu tanyakan ke penyidik. Tugas kita sudah melimpahkan berkas P21nya," pungkas Sumanggar. Sebelumnya, pada Rabu (4/4),pemerintah masa itu tak lain sebagai penghargaan atas perjuangan wartawan yang ikut memberikan andil dengan mengawal Republik ini saat sebelum dan sesudah kemerdekaan, termasuk di masa reformasi. Sehingga tidak ada alasan bagi Dewan Pers berinisiatif untuk memelopori pengubahan tanggal dan bulan HPN. Dijelaskan bahwa tanggal 9 Februari itu sakral dan bersejarah, karena wartawan ikut juga berjuang mengawal kemerdekaan RI melalui pers yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pers Indonesia kala itu. Sebab tujuh bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, yakni 9 Februari 1946, sejumlah tokoh kala itu mendirikan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang kemudian melalui Keppres 5/1985 menetapkan 9 Februari menjadi tanggal Hari Pers Nasional. "Jadi penetapan tanggal dan bulan HPN itu bermakna sejarah, jangan melihat semata-mata hari kelahiran PWI," tambah Herman dalam rapat yang juga dihadiri Ketua DK Drs Sofyan Harahap, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga Drs Agus Syafaruddin Lubis, WakabidKesra Edy Sormin, Penasihat PWI M Syahrir, Ketua PWI Labura Rifik Syahri, dan sejumlah pengurus seksi PWI Sumut lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembalikan kinerja Dewan Pers sesuai dengan UU Pers, yang sama sekali tidak termasuk mengatur mengenai keinginan mengubah tanggal HPN. "Kembalikan Dewan Pers kepada fungsinya sesuai yang telah duatur dalam UU No 40 Tahun 1999, dan jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya," ujar Rizal Rudi Surya menyampaikan pendapatnya. Demikian pula soal verifikasi perusahaan pers sesuai dengan UU Pers, harus dikembalikan ke organisasi perusahaan pers, karena Dewan Pers hanya berfungsi mendata. “Begitu juga dalam melakukan uji kompetensi wartawan, harus diserahkan sepenuhnya kepada organisasi kewartawanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dewan Pers hanya menerima data, bukan memverifikasi,” tandasnya lagi. Di sisi lain Hermansjah meminta pemerintah bertindak tegas untuk menjaga NKRI dari berbagai upaya memecah belah dan menghilangkan sejarah yang sifatnyajustru tidak mendukung pers bebas yang bertanggung jawab. Menurutnya, pengubahan tanggal HPN dengan memandang sebelah mata perjuangan organisasi wartawan sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta mempunyai sejarah perjuangan sangat panjang, sama artinya dengan mengubur perjuangan wartawan Indonesia di masa lalu. Pemerintah harus segera mengembalikan fungsi Dewan Pers sesuai dengan UU Pers, oleh karenanya rekrutmen Dewan Pers juga harus dilajukan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota wartawan yang profesional, dan jumlah perusahaan pers yang sesuai dengan UU Pers. Sebab, verifikasi yang tidak profesional dari Dewan Pers justru melanggar Pasal 28 UUD 1945, menyumbat aspirasi masyarakat pers. Sementara aspirasi masyarakat saja dilindungi sebagai hak asasi. Dalam kesempatan itu peserta rapat sepakat menyatakan bahwa "HPN tanggal 9 Februari yang diperingati sejak puluhan tahun lalu sudah harga mati dan tak ada satu pihak pun termasuk organisasi yang baru tumbuh sejak reformasi 1998 berhak menghapus jejak sejarah pers perjuangan yang melekat dalam perjalanan pers Indonesia". Turut hadir Pengurus DKluasnya dan mengembalikan uang yang pernah diterima. Hal tersebut akan dihargai dalam penegakan hukum ini," janji Febri. Dia menjelaskan, sejak 16 April 2018, tim KPK di Sumut sudah memeriksa sekitar 52 anggota atau mantan anggota DPRD Sumut sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan secara marathon setiap hari, yaitu pada tanggal 16 April sebanyak 22 orang, 17 April sebanyak 20 orang, dan 18 April sebanyak 11 orang. "Untuk hari ini, Kamis 19 April 2018 dilanjutkan pemeriksaanterhadap 19 orang saksi dari unsur pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Sumut," tandas Febri. Sebelumnya, KPK pada Selasa (3/4/2018) telah mengumumkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ke-38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Su-matera Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, terkait dengan persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga, terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.• DARI HALAMAN. 1 Gatot. Kata dia, saat ini Gatot sedang gencar menjaring dukungan dan sudah ada kelompok-kelompok simpatisan yang bergerak mengusung. "Gatot selalu mengatakan, 'Saya siap!' dan yang mendukung juga muncul," tuturnya.Dia bilang belum bisa memprediksi siapa pendamping Gatot dalam pertarungan itu. Namun menurutnya sudah ada kelompok seperti 212 yang menyandingkan Gatot dengan Anies Baswedan dan Tuan Guru Bajang. Mahfud juga menjelaskan dugaan ini masih bisa berubahPWI Sumut lainnya, seperti Baharuddin (Bendahara), Azrin Maryda, dan Nurhalim Tanjung (Anggota). Minta Verifikasi Ulang Sementara itu PWI pusat meminta kepada Dewan Pers agar seluruh organisasi wartawan yang menjadi anggota Dewan Pers diverifikasi ulang jumlah anggotanya. "Semua wartawan AJI, IJTI, dan PWI diverifikasi sesuai aturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Pers," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Hendri CH Bangun dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (19/4). PWI meminta agar dalam verifikasi ulang ini, hanya mereka yang memenuhi persyaratan sebagai wartawan yang sesuai peraturan Dewan Pers saja yang dihitung sebagai anggota organisasi wartawan. Diantara syarat itu harus bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum. "Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat lagi dihitung sebagai anggota sebuah organisasi wartawan," tambah Hendry. Sesuai Peraturan Dewan Pers orang yang dikategorikan sebagai wartawan diatur harus masih aktif melakukan pekerjaan jurnalistik dan tergabung dalam perusahaan pers yang berbadan hukum. Sebuah organisasi wartawansekurang-kurangnya harus memiliki 500 wartawan yang masih aktif. Dalam verifikasi ulang PWI minta dilakukan secara menyeluruh baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Selain meminta diadakan verifikasi ulang, untuk menegakkan keadilan PWI juga meminta agar sistem keanggotaan Dewan Pers diatur secara proporsional berdasarkan jumlah anggota. Dengan demikian organisasi wartawan yang lebih besar tidak disamakan dengan organisasi wartawan yang lebih kecil, apalagi yang benar-benar kecil. Sistem keanggotaan yang proporsional akan membawa perubahan dalam jumlah suara organisasi wartawan di Dewan Pers. Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, mengemukakan sebagai anggota Dewan Pers dengan jumlah anggota terbesar, sudah sewajarnya PWI mempunyai suara di Dewan Pers yang sebanding dengan jumlah anggotanya. "Selama ini kami sudah sangat toleransi dan tidak pernah mengusik organisasi wartawan lainnya," kata Ilham. Tetapi agar lebih demokratis dan mencerminkan kenyataan, sudah saatnya keanggotaan organisasi wartawan diatur secara proporsional berdasarkan jumlah anggota organisasi wartawan tersebut. (G/REL/ANT)KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima uang masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rah-mianna Delima Pulungan. Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks