of 6

Hukum Pemerintahan Daerah

Description
TUGAS HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH NAMA NIM DOSEN : ROBBY SIRAIT : 0807357556 : M. YUSUF. SH, MBA, MH STIH IBLAM JAKARTA SOAL – SOAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 1. Jelaskan perbedaan sistem Pemerintahan Daerah sebelum dan sesudah UU No.22 Tahun 1999? Apapula perbedaan antara UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004? 2. Dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak wewenang dan tugas-tugas Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupate
Transcript
  TUGAS HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHNAMA : ROBBY SIRAITNIM : 0807357556DOSEN: M. YUSUF. SH, MBA, MHSTIH IBLAM JAKARTA SOAL – SOAL HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH1.Jelaskan perbedaan sistem Pemerintahan Daerah sebelum dan sesudahUU No.22 Tahun 1999? Apapula perbedaan antara UU No.22 Tahun 1999dengan UU No. 32 Tahun 2004?2.Dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyakwewenang dan tugas-tugas Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepadaPemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Jelaskan darimana sumber pendapatan Pemerintah Daerah agar dapat membiayaipelaksanaan tugas-tugas yang banyak itu?3.Jelaskan pengertian :a.Desentralisasib.Dekonsentrasic.Tugas PembantuanBerikan contohnya masing-masing?4.Untuk menghindari pemerintah dari korupsi, Kolusi dan Nepotismeditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Jelaskan ?5.Untuk melaksanakan kewenangan daerah diperbolehkan menertibkanperaturan daerah. Hal-hal apa yang membatasi atau dilarang dalam suatuperaturan daerah. Apa akibatnya bila perda melanggar larangan ini?6.Jelaskan hubungan Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan :a.Hubungan Presiden dengan Kepala Daerah?b.Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?  7.Ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalamUU No.32 Tahun 2004 sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jelaskan hal-hal apa yang dibatalkan?8.Siapa/badan-badan apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah.Apakah DPRD termasuk?9.Titik buat otonomi Daerah ada di Kabupaten/Kota, tidak di Propinsi. Apayang menjadi pertimbangannya? Jawaban1.Sistem pemerintahan daerah sebelum UU No.22 Tahun 1999-Daerah berwenang dan berkewajiban mengatur urusan rumah tanggasendiri sesuai dengan UU, selain dari itu tetap wewenang pusat.-Kedudukan DPRD lemah karena Kepala Daerah memiliki kewenanganlebih.-Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui MenteriDalam Negeri.-Pengawasan Pusat kepada Daerah begitu ketat sehingga Otda sulitberkembang.Sistem pemerintahan daerah sesudah ada UU No. 22 Tahun 1999-Di daerah dan kotamadya hanya dianut asas desentralisasi, sedangkandi daerah provinsi selain asas desentralisasi juga dianut asasdekonsentrasi.-Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota dicalonkan dan dipilih oleh DPRD.-Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD-Mekanisme pengawasan bersifat represif.Perbedaan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004-Dalam UU No.32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerahdiselenggarakan oleh KPUD yang dilangsungkan secara LUBERJURDIL.Dan untuk setiap pasangan calon diajukan Parpol atau gabunganParpol.  -Dalam UU No.32 Tahun 2004, hubungan Kepala Daerah dan DPRDkedudukannya setara dan merupakan mitra kerja.-Dalam UU No.32 Tahun 2004, Pelaksanaan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan.2.Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004.a.Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu :-Pajak daerah.-Retribusi daerah.-Pengelolaan kekayaan daerah.-Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.b.Dana perimbangan.-Dana bagi hasil, yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.-Dana alokasi umum.-Dana alokasi khusus.c.Lain – lain pendapatan daerah yang sah.-Pinjaman daerah.-Obligasi-Penyertaan modal pada BUMN dan atau swasta.3.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehpemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sistem NKRI. Contoh : Departemen – departemenyang berkedudukan di pusat.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepadagubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. Contoh : Kantor Wilayah suatu Departemen. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah danatau desa, dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten dan atau desaserta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugastertentu. Contoh : Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.4.Asas – asas umum penyelenggaraan negara :1.Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara.  2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan Negara.3.Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif danselektif.4.Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara.5.Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.6.Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.7.Asas   akuntabilitas , adalah asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusdapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuanperaturan per-UU-an yang berlaku.8.Asas Efektifitas , adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepatguna dan berdaya guna.9.Asas Efisiensi , adalah asas yang berorientasi pada minimalisasipenggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.5.Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan :1.Kepentingan umum dan atauperaturan perundang-undangan yanglebih tinggi (Pasal 136 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004).2.Menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk,lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor(Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2004).Bila Perda melanggar larangan tersebut, maka dapat di batalkanpemerintah dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterima.6.Hubungan Pusat dan Daeraha.Hubungan Presiden dengan Kepala Daerah-Pembinaan oleh pusat kepada daerah dikoordinasikan oleh MenteriDalam Negeri.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks