of 9

Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris

Description
Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris
Transcript
  92 SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015Copyright © 2015, SOSIO DIDAKTIKA, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430  Abstract  Delimitation of the village under Regulation No. 27 In 2006 (Permendagri No.27 Tahun 2006) the process of delimitation of the village on a map kartometris on an agreed basis. Implementation of the determination and the assertion made above the village boundary map scale of 1: 5,000 s / d 1: 10.000. Availability best scale topographical map is a scale of 1: 10,000 s / d 1: 25,000 which covers most of the territory of the Republic of Indonesia. The  publication of Regulation No. 76 of 2012 as a replacement for the previous Regulation, explains that setting boundaries is kartometris can be done within the framework of demarcation between the regions by using a data base topographical maps. Development of mapping technology allows updating border activities carried out by combining the techniques of Remote Sensing, Geographic Information Systems and Digital Elevation Model (DEM). Determination and demarcation village implemented to provide legal certainty to the village boundaries in the land. Kartometris delimitation of the village is the process of setting boundaries on a map on an agreed basis, the process of implementation in the eld by providing a mark in the form of coordinates kartometris village. Registered image data refers to the provisions of the topographical map. Test Results horizontal accuracy CE 90 are: image with GCP eld measurement results by 6 points with accuracy 0.098 m; 22 points with accuracy 1.431 m. Keywords: the boundary indicative; determination; afrmation; the elements of nature; widened the region of district   Abstrak  Penetapan batas desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2006 merupakan proses penetapan batas desa secara kartometris. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 s/d 1:10.000. Ketersediaan peta rupabumi skala terbaik adalah skala 1:10.000 s/d 1:25.000 yang mengcover sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penetapan batas wilayah secara kartometris dapat dilakukan untuk penegasan batas antar daerah dengan menggunakan data dasar peta rupabumi. Perkembangan teknologi pemetaan memungkinkan kegiatan pemutakhiran data batas wilayah dilaksanakan dengan menggabungkan Teknik Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geogra dan Digital  Elevation Model   (DEM). Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat. Data citra diregistrasi mengacu pada ketentuan peta rupabumi. Hasil Uji ketelitian horizontal CE 90 adalah: citra dengan GCP hasil pengukuran lapangan sebanyak 6 (enam) titik memiliki ketelitian 0,098 m; 22 (dua puluh dua) titik memiliki ketelitian 1,431 m. Kata kunci: batas indikatif; penetapan; penegasan; unsur alam; pemekaran distrik  Pengutipan: Riadi B. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2  (1), 2015, 93-100. doi:10.15408/sd.v2i1.1352 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i1.1352 IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SECARA KARTOMETRIS Bambang Riadi Badan Informasi BiogeospasialEmail:   bambang.riadi@big.go.id Naskah diterima : 1 April 2015, direvisi : 5 Mei 2015, disetujui : 25 Mei 2015 Available online at SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal Website:http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITKSOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015, 92-100  93 SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015Copyright © 2015, SOSIO DIDAKTIKA, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430  A. Pendahuluan Batas wilayah yang didenisikan sebagai garis khayal yang menggambarkan batas  wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara sesuai UU Nomor 4 Tahun 2011  Tentang Informasi Geospasial merupakan salah satu unsur yang harus digambarkan dalam peta dasar. Pada dasarnya, fokus penelitian ini terdapat pada delimitasi batas atau adjudikasi, yaitu kegiatan penentuan (penarikan) batas di atas peta secara kartometrik, sehingga kerja lebih banyak dilakukan di atas peta (  hardcopy   maupun softcopy   ), dan dalam hal ini kegiatan lapangan dapat dilaksanakan jika diperlukan. Peta kerja tersebut menggunakan citra resolusi tinggi dan peta rupabumi (RBI), dengan batas administrasi indikatif yang diperoleh dari peta RBI berperan sebagai referensi batas awal. Setiap wilayah desa dibuat pada satu lembar peta kerja. Citra dipotong (  crop  ) sesuai dengan luasan wilayah kelurahan/desa, hal itu dilakukan dengan membuat batas pemotongan sepadan segmen batas indikatif di luar wilyah kelurahan/desa. Tahap awal yang sangat penting dalam penegasan batas daerah secara kartometrik adalah menyiapkan dan membuat peta kerja yang akan digunakan dalam pelacakan untuk mencapai kesepakatan batas antara daerah yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan koordinat titik-titik batas. Dalam hal peta dasar tersebut, perlu disediakan peta dasar yang sangat memadai, baik itu dari aspek skala maupun ketelitian dan kebenaran informasi yang terkandung di dalam peta dasar tersebut. 1 Di dalam peta RBI, tersedia lapisan (  layer   ) garis batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta informasi topogra lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan interpretasi wilayah penelitian. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah integrasi di antara data penginderaan jauh, analisis kartometrik dan survei terestris. 2  Peta batas administrasi ditumpangsusunkan ke atas data Digital Elevation Model   (DEM) yang merupakan hasil proses dari peta rupabumi 1 Joyosumarto S, Hadiyatno L, Batubara H  , “Akselerasi Penegasan Batas Daerah Di Indonesia Dengan Metode Kartometrik”, Forum Ilmiah Tahunan ISI  , VI.1 s/d 7 (2013), makalah tidak diterbitkan.2 B. Riadi dan Sudarmaji BW,   “Pemetaan Kampung Terluar Sebagai Dasar Penyusunan Peta Batas Wilayah”, Prosiding Seminar Internasional dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia. Thema Informasi Geospasial Bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Ekonomi  , (2012), hlm. 84-87. skala 1:50.000 dan atau data SRTM, untuk selanjutnya dilakukan update   garis batas sesuai ketentuan Permendagri No.76 Tahun 2012. Untuk segmen garis batas yang kemungkinan memunculkan ketidaksepakatan antar daerah, perlu disediakan data citra resolusi tinggi pada daerah dimaksud. Data citra resolusi tinggi yang dimaksud bukanlah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera metrik yang bertujuan untuk memperoleh data kualitatif, seperti misalkan citra quickbird  , citra ikonos   dan citra hasil pemotretan UAV (  unmanned aerial system).  Citra dikoreksi  georeference   dengan menggunakan acuan peta rupabumi, data batas administrasi dan data DEM yang selanjutnya dianalisa dan ditentukan secara kartometris batas wilayah suatu desanya, dan apabila diperlukan data dibawa ke lapangan untuk pelacakan batas yang dilengkapi dengan receiver Global Positioning System   (GPS). Untuk keperluan  georeferences   dilakukan pengamatan terhadap unsur yang dikenali secara jelas dan pasti di atas data citra. Hasil pengamatan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik-titik  georeference   dalam proses rektikasi citra resolusi tinggi. Pemutakhiran data batas wilayah administrasi dilaksanakan di atas citra dan peta DEM dengan penggunaan bentuk alam sebagai batas daerah seperti: sungai, watershed   (garis batas khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menelusuri punggung bukit yang mengarah pada puncak gunung berikutnya), danau dan penggunaan bentuk-bentuk batas buatan seperti jalan, jalan kereta api, dan saluran irigasi sesuai Permendagri Nomor 76 tahun 2012. Delineasi pemutakhiran data batas wilayah dilakukan secara perlahan, segmen persegmen. Untuk  wilayah di perbukitan, delineasi batas mengikuti igir (punggung) bukit di peta DEM sedangkan pada daerah yang permukaannya berkontur datar akan digunakan citra resolusi yang tinggi untuk diinterpretasikan bentuk alamnya.Penetapan dan penegasan garis batas wilayah darat berelief melalui analisis kartometris di daerah dilakukan dengan topogra perbukitan atau pegunungan. Visualisasi topogra dari data DEM dengan teknik pembuatan bayangan bukit (  hillshading   ) dapat digunakan untuk mengidentikasi dan mendelineasi batas wilayah yang berupa igir perbukitan atau pegunungan. Peta batas administrasi yang ada saat ini (  existing   ) ditumpangsusunkan  94 SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015Copyright © 2015, SOSIO DIDAKTIKA, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430 (  overlay   ) di atas DEM, kemudian dilakukan pengamatan untuk mengetahui kesesuaian antara batas yang tergambar pada peta dengan kenampakan topogra. 3  Data garis batas administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi topogra, selanjutnya dimutakhirkan dengan melakukan delineasi ulang data garis batas tersebut. Delineasi batas administrasi dilakukan dengan memperhatikan bentukan berupa igir (punggung) perbukitan dan posisi pilar batas. Gambar.1. menunjukkan proses pemutakhiran data batas wilayah berdasarkan kondisi topogra yang diperoleh dari data DEM. Garis berwarna putih yang terdapat dalam gambar itu adalah batas menurut peta administrasi yang ada untuk saat ini, sedangkan garis merah adalah perbaikan dari garis batas dengan memperhatikan kondisi topogra. Gambar 1. Pemutakhiran Batas Wilayah dengan DEM (Riadi, Soleman. 2011) Analisis kartometrik garis batas wilayah dari data DEM disajikan Tampilan 3D Gambar 2. sebagai gambaran informasi cara penarikan garis batas. 4 3 B. Riadi dan Soleman MK., “Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo”,  Majalah Ilmiah Globe  , Vol. 13, No. 1 (Juni 2011), hlm. 41-49.4 B. Riadi, “Penegasan Batas Wilayah Secara Kartometris”, Forum Ilmiah Tahunan ISI  , VI.1 s/d 7 (2013), makalah tidak diterbitkan, hlm. 79-85. Gambar 2. Tampilan 3D Posisi Garis Batas (Riadi. B. 2013) Apabila batas wilayahnya adalah tampakan geomorfologi berarti garis batas ini terdiri dari watershed  , sungai dan alur terdalam (  thalwegs   ) dari sungai besar. 5  Penegasan batas untuk daerah yang datar memang agak sulit mengenali igir (punggungan) maupun watershed,  untuk daerah seperti ini ada kemungkinan timbul ketidaksepakatan garis batas (Gambar.3.), dan untuk memudahkan mengenali wilayah diperlukan citra resolusi tinggi yang dapat diperoleh dari citra satelit maupun hasil pemotretan udara. Penggunaan citra resolusi tinggi dalam kegiatan penegasan batas dapat dilakukan dengan interpretasi berdasarkan batas alam buatan berupa jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan sebagainya (seperti pada Gambar.4.). Pemanfaatan citra resolusi tinggi dari citra quickbird   dan citra ikonos   sudah banyak dilakukan, akan tetapi berbagai kendala sering ditemui saat pengadaan data citra yang dikarenakan tidak tersedianya data archive   dan juga lamanya waktu menunggu bila melakukan perekaman daerah yang diperlukan. 5 Sri Handoyo, “Geospatial Aspect Of The Land Border Between Indonesia and Timor Leste”,  Majalah Ilmiah Globe  , Vol. 13, No. 2, (Desember 2011), hlm. 175-183.  95 SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015Copyright © 2015, SOSIO DIDAKTIKA, p-ISSN: 2356-1386, e-ISSN: 2442-9430 Gambar 3. Penarikan Garis Batas di Daerah Datar (Riadi. B. 2013) Gambar 4 . Garis batas menggunakan batas alam buatan berupa jalan dengan resolusi tinggiUU No. 6/2014 membawa implikasi pada arti pentingnya pemetaan batas desa. Pada BAB III Pasal 8 Ayat 3 menyebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. Pada pasal 17 Ayat 1 dijelaskan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan juga perubahan status desa jadi kelurahan dan atau kelurahan menjadi desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri. Penetapan dan Penegasan Batas desa/Kelurahan menjadi penting terkait BAB VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa karena dana alokasi desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah  dan tingkat kesulitan geografs .Laju pemekaran desa yang meningkat dari tahun ke tahun ini hampir keseluruhan tidak didahului dengan penetapan dan penegasan desa yang mengakibatkan tidak jelasnya pembagian aset desa, sehingga mengakibatkan konik antar desa dan bahkan antar daerah kabupaten/kota jika batas desa yang belum ditetapkan dan ditegaskan tersebut sekaligus merupakan batas daerah. Lokasi studi dipilih Kecamatan  Jamanis dan Kecamatan Rajapolah Kabupaten  Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk pemodelan penetapan batas kecamatan dan desa dalam rangka penerapan aturan Permendagri No.76 Tahun 2012 dalam penetapan dan penegasan batas desa, dan tujuannya adalah untuk menyediakan data geospasial berupa koordinat titik batas dan deliniasi garis batas kecamatan dan desa secara kartometrik serta menyajikannya pada peta. B. Metodologi  Aspek geospasial atau peta dalam pembuatan batas (  boundary making   ) memiliki arti penting dalam permasalahan sengketa batas teritorial wilayah, yang pertama menjadi penyebab sengketa, kedua sebagai alat yang digunakan untuk mengusulkan posisi batas masing-masing pihak yang bersengketa, ketiga sebagai alat penyelesaian sengketa dan keempat sebagai alat untuk mengilustrasikan pendapat dalam negosiasi atau mediasi sengketa batas. 6  Secara teoritis, batas dapat ditentukan secara denitif dengan menggunakan batas alami atau buatan, garis batas ditarik menurut unsur-unsur budaya seperti bahasa, agama atau etnologi, yang juga dikenal sebagai antropomork. 7  Optimalisasi penyelesaian batas dengan cara kartometris dilakukan untuk mengurangi 6 Sumaryo,  “   Aspek Geospasial dalam Sengketa Pulau Berhala”, Prosiding Konferensi Teknik dan Sains Informasi Geospasial ke-1 Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada  , (Yogyakarta: 2012), makalah tidak diterbitkan,   h. 247-256.7 B. Smith, “On Drawing Lines on a Map”, dalam A.U. Frank dan  W.Kuhn (eds.), Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS (Proceeding of The Third International Conference. Springer) , (Berlin : 1995  ) , hlm. 475-484.
Previous:

ppt judment

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks