of 25

PEMBAHASAN KEUANGAN NEGARA

Description
MAKALAH KEUANGAN NEGARA
Transcript
  1 TUGAS “URGENSI PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP DANA DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGALOKASIAN DANA DESA”  Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara Disusun Oleh : APRILIAN SUMODININGRAT 150710101247 YUNIAR OKKY ELVIANDHINI 150710101239 KELAS A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2017  2 DAFTAR ISI BAB 1  –   PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG....................................................................................................1 B. RUMUSAN MASALAH ..............................................................................................4 C. DASAR HUKUM....................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 BAB II - PEMBAHASAN I. Tata Cara Pendampingan Desa dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Rangka Mengoptimalkan Pengalokasian Dana Desa..............................................................................5 A. Pendampingan Desa6 B. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa9 C. Peran BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa11 D. Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa11 II. Pengawasan..................................................................................................................12 A.   Jenis Jenis Pengawasan (a)   Pengawasan Intern dan Ekstern............................................................14 (b)   Pengawasan Preventif dan Represif.....................................................14 (c)   Pengawasan Aktif dan Pasif.................................................................14 B.   Pengertian Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah......................................15 C.   Dasar Hukum Keuangan Daerah......................................................................15 D.   Urgensi Pengawasan Keuangan Desa..............................................................16 E.   Pengawasan Terhadap Penggunaan Keuangan Daerah oleh DPRD Kabupaten.........................................................................................................17 F.   Pengawasan Keuangan Desa oleh Internal Pemerintah Kabupaten.................19 G.   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)..............................20 BAB III  –   PENUTUP (1)   KESIMPULAN............................................................................................................22 (2)   Daftar Pustaka..............................................................................................................23  3 BAB I PENDAHULUAN A.   LATAR BELAKANG Dana desa dan alokasi dana desa yang dikucurkan diduga menjadi sumber timbulnya  penyelewengan dana desa di daerah dan dikarenakan oleh kurangnya kapasitas penyelenggara  pemerintah desa dan minimnya pengawasan tersebut juga diduga menjadi penyebab kondisi  penyalahgunaan dana desa tersebut yang dalam hal ini terdapat sistem monitoring evaluasi yang lemah. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber pendapatan Keuangan Desa yang baru diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa yang dikeluarkan tergolong besar, 10% dari dan diluar dana transfer Daerah. Untuk memastikan supaya dana desa dapat diserap dengan maksimal maka perlu sistem  pengawasan pengelolaan dana desa berbasis desa. Sehingga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa alasan perlu adanya sistem pengawasan pengelolaan dana desa berbasis desa. Bahwa sistem pengawasan pengelolaan dana desa diperlukan dengan beberapa alasan diantaranya untuk mengurangi dan menghapus penyalahgunaan di setiap proses pengelolaan dana desa, menghindari adanya pengelabuan oleh Pendamping Desa kepada Kepala Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan siklus pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan dan memastikan kebijakan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Selanjutnya Peraturan perundangan mengenai Desa belum mengatur sistem pengawasan pengelolaan dana desa dengan jelas dan lengkap hanya sejauh sistem laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa. Dengan  banyaknya pihak yang berwenang mengawasinya harus ada sistem pengawasan baru berbasis Desa dengan berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa dan kewenangan Desa, sistem yang tepat yaitu pengawasan preventif, represif dan pengawasan dalam setiap prosesnya. Terkait dengan pengawasan, menurut Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebenarnya telah dibentuk satuan tugas (Satgas) dana desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan. Kementerian ini juga telah membuat call center (pusat pengaduan) di 1500-040 untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan  penyalahgunaan dana desa. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Satgas dan pusat  pengaduan tersebut belum mampu mendukung terlaksananya pengawasan yang maksimal bagi  4  pengelolaan dana desa. Pada dasarnya, keberhasilan desa dalam mengelola dana desa dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Ia merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. Kedua, faktor keterlibatan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa yang dikembangkan dari partisipasi masyarakat desa. Sebagai contoh, Desa Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, sejak tahun 2015 telah melakukan pegawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan membuat buletin desa yang dibagikan setiap Jumat ketika masyarakat salat Jumat. Buletin desa tersebut berisi tentang informasi perencanaan, informasi anggaran dan sebagainya. Informasi tersebut membuat pengawasan terhadap dana desa dari partisipasi masyarakat menjadi lebih mudah. Untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pendidikan bagi warga desa tentang cara memantau pengelolaan dana desa maupun cara mengakses anggarannya. Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas warga desa yang dapat menjadi kekuatan  penyeimbang bila muncul kebijakan publik yang tidak responsif. Masyarakat juga turut berperan sebagai pendamping dan pengawas terhadap setiap masalah dan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, pemerintah desa juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan. Saat ini, Polri dengan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi telah sepakat untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengawasan dan pendampingan dana desa di seluruh Indonesia. Kerja sama ini dimaksudkan agar penggunaan dana desa tidak mudah untuk diselewengkan. Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Babinkamtibmas yang ada di desa. Ia berfungsi untuk mengawasi dan mendampingi proyek dana desa, dari perencanaan, program, pengerjaan fisik  proyek, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan program. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak takut lagi dalam menggunakan dana desa karena tekanan oknum aparat. Pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari Badan Pengawas Keunagan (BPK). Diperlukan formulasi yang tepat untuk mengaudit pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat dipertangungjawabkan secara konkret kepada negara, sama seperti anggaran negara lainnya. Penguatan Pengawasan terhadap Dana Desa menjadi hal yang sangat urgent untuk diaktualisasikan. Hal ini dalam tinjauan politis, mengingatkan kita pada komitmen pemerintah
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks