of 26

Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010

Description
1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN…
Transcript
  • 1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • 2. -2- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentttang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  • 3. -3- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. Pasal 2 (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi: a. tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010 b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus. (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBD tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2009 MENTERI DALAM NEGERI ttd H. MARDIYANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, PERWIRA
  • 4. -4- LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 25 TAHUN 2009 TANGGAL : 9 Juni 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 I. TANTANGAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010 Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah perlu lebih ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas, dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 antara lain : 1. Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2008 serta prakiraan dinamika kondisi tahun 2009, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, antara lain adalah : (a) Upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat. Fakta yang ada menunjukkan bahwa hampir separuh jumlah provinsi memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional dan pada umumnya penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan; (b) Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengingat masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar akibat faktor sosial ekonomi, budaya dan geografi. Selain itu realita menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan belum sepenuhnya mengikuti partisipasi kualitas pendidikan; (c) Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, mengingat masih terdapatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang relatif rendah dibandingkan tingkat regional ASEAN, upaya penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, flu burung, flu babi), adanya kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang berakibat sulitnya masyarakat menggapai kualitas kesehatan
  • 5. -5- yang memadai termasuk upaya untuk memanfaatkan revitalisasi program keluarga berencana. 2. Selain itu juga secara nasional kita masih dihadapkan pada (d) Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik mengingat secara umum masih terbatasnya pemahaman aparat terhadap makna pelayanan publik, SPM masih terbatas penerapannya, masih terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, masih rendahnya e-litrasi aparatur pemerintah dan masih adanya prosedur pelayanan yang berbelit-belit; (e) Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS mengingat penerapan sistem remunerasi masih terbatas, profesionalisme birokrasi masih terbatas dan belum merata, dan system reward and punishment serta pendekatan kinerja belum dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk menunjang hal tersebut juga diperlukan (f) Upaya untuk menata aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, menguatkan kapasitas pemerintah daerah, memantapkan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan masih rendahnya tertib administrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada masih rendahnya kualitas pelayanan dan masih terjadinya berbagai macam penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 3. Masalah dan tantangan lainnya adalah (g) Upaya untuk memantapkan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah dan antardaerah, meningkatkan daya tarik investasi, menguatkan daya saing ekspor, dan merevitalisasi industri manufaktur; (h) Upaya untuk merevitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif, meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan stabilitas harga dan mengamankan pasokan bahan pokok, termasuk upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing daerah dan sektor unggulan daerah. 4. Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM II Tahun 2010-2014, kemajuan yang telah dicapai dalam RPJM I Tahun 2005-2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010 adalah : (a) Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kemiskinan; (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dengan sasaran meningkatnya akses dan pemerataan
  • 6. -6- pada jenjang usia dini, pendidikan dasar yang berkualitas, pendidikan menengah dan tinggi, menurunnya angka putus sekolah serta kesenjangan antara partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat; (c) Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, dengan sasaran meningkatnya kinerja birokrasi dalam kontek terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menurunnya tindak pidana korupsi, efektivitas peran ormas dan partai politik, keamanan nasional dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah; (d) Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi 5 persen, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor non migas, tumbuhnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, industri pengolahan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan akses UKM pada sumber daya produktif; dan (e) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, dengan sasaran meningkatnya kapasitas mitigasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi dan sumber daya alam, meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai dan irigasi partisipatif, meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan serta efektivitas operasionalisasi rencana tata ruang nasional, regional dan daerah. 5. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2010 antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, laju inflasi sebesar 5,0 persen, angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 persen dari angkatan kerja, jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12-13,5 persen pada tahun 2010. Selain itu, Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2010 yang akan mengalami defisit APBN sebesar 1,3 persen dari PDB. 6. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan derah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing- masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
  • 7. -7- pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 7. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan perlu diperhatikan beberapa prinsip utama (pengarusutamaan) yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara adalah mencakup perlunya mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, pola pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, desentralisasi dan otonomi daerah, serta padat karya. II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Dalam merencanakan target PAD supaya memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2010, yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD di masing-masing daerah. 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya, bilamana perlu dapat diberikan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 3) Pemerintah Daerah agar secara konsisten untuk tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.
  • 8. -8- 4) Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 5) Pemerintah Daerah agar tidak menetapkan target pendapatan yang berasal dari setoran laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kabupaten/kota pemilik PDAM, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Untuk PDAM yang belum memenuhi ketentuan di atas, agar bagian laba yang diperoleh diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. 6) Dalam hal daerah telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Daerah, maka penerimaan rumah sakit tersebut dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, sedangkan bagi rumah sakit yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka penerimaan rumah sakit tersebut termasuk pelayanan masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dicantumkan dalam APBD sebagai jenis retribusi. b. Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2009 sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sekitar bulan Oktober 2009, maka pencantuman alokasi dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2009 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir (Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008);
  • 9. -9- 2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Keputusan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2009, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya yang cenderung menurun di tahun 2010. Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai atau lebih tinggi dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010; 3) Bagi Daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, maka untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD, supaya mengalokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD Tahun Anggaran 2010, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji bulan ke-13, yang bersumber dari pendapatan daerah antara lain PAD, DBH Pajak dan DBH SDA dan/atau penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Lalu; 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan ke kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, dan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal). c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2010 agar menggunakan pagu Tahun Anggaran 2009. Sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2009 agar ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010; 2) Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah bilamana belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 agar penganggarannya dicantumkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
  • 10. - 10 - 2. Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: 1) Belanja Pegawai a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah; c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2010; d) Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesua
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks