of 4

Prespektif Hukum Humaniter Internasional (Hhi) Dalam Berbagai Kasus Pembunuhan Warga Sipil Oleh Tpn-opm Papua.

Description
ESSAY HUMANITER
Transcript
    PRESPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI) DALAM BERBAGAI KASUS PEMBUNUHAN WARGA SIPIL OLEH TPN-OPM PAPUA. Aprilian Sumodiningrat Universitas Jember Email : hackaprilian@gmail.com PENDAHULUAN Pembunuhan Warga sipil oleh TPN-OPM merupakan hal yang tidak jarang lagi kita dengar sehari  –   hari. Beragam peristiwa penembakan warga sipil, terjadi sepanjang tahun. Di tahun 2017 ini, baru baru saja Kelompok yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional  –   Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Markas Komando Daerah Militer (Makodam III) Timika mengaku  bertanggungjawab atas serangkaian teror penembakan dan penyerangan di area PT Freeport Indonesia. Hal ini didasarkan pada pemberitaan dalam Seputarpapua.com - Selasa, 24 Oktober 2017   . Pengakuan tersebut disampaikan melalui sebuah video melalui akun facebook. Dalam video itu, seorang mengaku salah satu Staf Makodam (TPN-OPM) III Timika menyampaikan pernyataan sikap dari Pos Pertahanan TPN-OPM Tembagapura, Timika. Ia mengatakan, penyerangan di area PT Freeport berdasarkan perintah target operasi (TO) oleh pimpinan Makodam III Timika Jenderal (TPN-PB) Jack Millian Kemong. . Bahkan, terdapat juga catatan dari Kapolda Papua, menyatakan terdapat setidaknya 30 kasus penembakan terjadi pada tahun 2014 silam. Peristiwa ini menjadi objek yang menarik dalam kajian hukum humaniter. Hal ini dikarenakan secara normatif, personel dari OPM merupakan bagian dari subjek hukum internasional (Humaniter) dalam hal ini disebut juga sebagai kombatan. Sedangkan warga sipil, merupakan civilian yang wajib dilindungi dalam hukum perang. PEMBAHASAN Kedudukan OPM dalam prespektif Hukum Humaniter terdapat beberapa status hukum yang dapat dimungkinkan terhadap TPN-OPM yaitu diantaranya adalah; pemberontakan biasa (rebel), insurgency / belligerent. Pemberontakan biasa (rebel) adalah kelompok yang melakukan  perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, namun dengan segera dapat diatasi oleh aparat keamanan pemerintah. Akan tetapi, apabila perlawanan yang dilakukan tersebut dilakukan secara massif, dan intensif, maka dapat pula dikategorikan ke dalam insurgency atau belligerency. Adapun syarat kelompok tersebut dapat disebut sebagai insurgency adalah; Menguasai bagian wilayah yang cukup banyak; Memperoleh dukungan yang luas dari mayoritas rakyat di wilayah itu sendiri; dan Harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional. 1   1  Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, PT Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm 126.  Jika kita perhatikan, dari ketentuan  –   ketentuan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan,  bahwa sesungguhnya TPN-OPM merupakan insurgency. Hal itu dikarenakan mereka adalah merupakan kelompok yang melakukan perlawanan dengan senjata, dengan maksud memiliki tujuan  –   tujuan politik (untuk memisahkan diri) dari pemerintahan yang berdaulat. Namun, sampai hari ini pun Pemerintah Indonesia sendiri masih menganggap TPN-OPM sebagai gangguan internal, yang mana wajib diselesaikan secara nasional, dengan hukum nasional tanpa bantuan dan campur tangan pihak  –   pihak luar negri serta organisasi manapun. 2  Munculnya sekelompok Tentara Pembebasan Nasional  –   Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) tersebut, dikategorikan kedalam bentuk kelompok yang melakukan pembelotan (makar) terhadap pemerintahan yang sah (fighting against the   legitimate government) yang tentunya telah bertentangan dengan hukum. 3  Kaum pemberontak untuk makar yang selanjutnya disebut Belligerent sendiri, erat kaitannya dengan gerakan separatisme. Namun, didalam hukum internasional, hukum interansional tidak mengatur masalah pemberontakan (makar). Peristiwa  –   peristiwa pemberontakan yang terjadi dalam pemberontakan (makar) kaum separatis, merupakan urusan internal negara itu. Sedangkan hukum yang berlaku, terhadap kejadian pemberontakan tersebut adalah hukum  –   hukum nasional yang ada pada negara bersangkutan (dalam hal ini hukum Indonesia). Hal itu dikarenakan seluruh negara dilarang mencampuri urusan dalam negri negara lain, serta wajib menghormati hak negara lain untuk menegakkan hukum nasionalnya dalam kasus  –   kasus pemberontakan tersebut. 4  Namun, apabila hal ini terjadi terhadap negara manapun, maka hal tersebut tidak akan dibiarkan  berkepanjangan secara berlarut larut. Karena itu semua menyangkut kedaulatan, ideologi, serta kemerdekaan suatu negara.  Namun kemudian, sebagaimana diketahui, penyusunan hukum humaniter dilandaskan salah satunya pada prinsip pembedaan (distinction principle) yang merupakan pembagian atau  pengelompokan penduduk ke dalam dua golongan, yakni kombatan (combatant) serta penduduk sipil (civilian). Kombatan merupakan golongan orang  –   orang yang berperan secara aktif dalam melakukan permusuhan (hostilles). Penduduk sipil (civilian) adalah orang yang tidak turut serta  berperan dalam permusuhan (hostilles). Dengan prinsip pembagian ini, dapat diketahuilah apa saja yang boleh dijadikan objek sasaran serta kekerasan, dan yang mana yang tidak boleh dijadikan objek sasaran maupun kekerasan. 5  Dalam pelaksanaan prinsip tersebut, dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam sebuah asas pelaksanaan (principles of application), yakni; (i) Pihak-pihak yang  bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil. (ii) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan, walaupun dalam hal pembalasan 2  Ikbal, S.H.,M.H., KEDUDUKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 3   Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 106 KUHP yang berbunyi: “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”. Lihat pula dalam Pasal 108 ayat (1): “Barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara p aling lama 15 tahun”. Ayat (2): “Para pemimpi dan pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun”   4  Sefriani, 2010, Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.,Hlm. 177 5  Wahyu Wagiman, SH, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2007) hlm : 11  (reprisals). (iii)Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.   (iv)Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaktidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin. (v) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh. Adanya uraian diatas, menunjukkan bahwasanya prinsip pembedaan (distinction principle) ditujukan sebagai upaya perlindungan bagi warga sipil pada waktu konflik bersenjata berlangsung, serta untuk perlindungan bagi anggota milisi atau para kombatan dengan syarat syarat tertentu. Hal ini seharusnya dapat meminimalisir pertumpahan darah yang terjadi, khususnya di daerah  papua oleh milisi TPN-OPM. Dalam Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat diatur dalam pasal 1 HR, yang berisi mengenai siapa saja yang termasuk “belligerents”, atau tentara pemberontak. Pasal ini mengatur pula tentang syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok milisi dan korps sukarela, sehingga nantinya mereka dapat disebut sebagai kombatan, diantaranya adalah; Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; Memakai tanda/emblem yang dapat dilihat dari jauh; Membawa senjata secara terbuka; Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. 6  Konvensi tersebut mempunyai judul lengkap “Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land”. Konvensi ini disebut  juga “Hague Regulations  (HR) ”. Konvensi ini adalah pemutakhiran terhadap Konvensi Den Haag II 1899 tentang Kebiasaan Perang di Darat. Hal penting yang diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907 adalah mengenai apa yang disebut sebagai “Klausula si Omnes” 7 , yaitu bahwa konvensi hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak berlaku. Akan tetapi, pada hakikatnya setiap konvensi yang dibuat merupakan sebuah kebiasaan internasional, sehingga penulis disini dapat menyimpulkan bahwa konvensi tersebut juga berlaku asas Erga Omnes (berlaku untuk umum) maka, dapat juga berlaku kepada negara yang bukan peserta konvensi ini. Pengaturan Den Haag ini juga mengatur “belligerents”, baik kualifikasi maupun hak dan kewajibannya. “Belligerents” adalah mereka yang tunduk pada  hukum perang. Dalam kosakata saat ini, mereka juga disebut sebagai kombatan. Dalam pengaturan Den Haag tidak terdapat ketentuan-ketentuan orang-orang yang tidak tergolong “Belligerents” yakni orang -orang yang tidak ikut permusuhan “hostilities” atau dengan kata lain disebut sebagai penduduk sipil. 8  Pengaturan Den Haag ini pun juga melindungi warga sipil yang berada di wilayah pendudukan. Bentuk perlindungan tersebut diantaranya; Larangan pemaksaan penduduk sipil mmberikan informasi tentang angkatan bersenjata pihak lawan bertikai atau tentang perlengkapan pertahanan; Larangan meminta sumpah kepada penduduk sipil untuk setia kepada penguasa pendudukan; Penghormatan hak-hak pribadi penduduk sipil; Larangan menjarah penduduk sipil; Larangan 6  Wahyu Wagiman, SH, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2007) hlm 15 7  Wahyu Wagiman, SH, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2007) hlm 15 8  KETENTUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN WARGA SIPIL dan OBYEK SIPIL DALAM PERANG DI SURIAH, Universitas Sumatera Utara hlm. 16   pemungutan pajak dan pungutan lain secara sewenang-wenang; Larangan penghukuman kolektif  pada orang sipil; Larangan pencabutan hak milik penduduk sipil secara sewenang-wenang. Sedangkan dalam pengaturan konvensi Jenewa, dapat kita temukan Perlindungan terhadap masyarakat sipil di waktu perang. Hal itu kita dapat temukan dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang. Demikian, dalam pasal 2 paragraf 1 dikatakan dalam konvensi ini bahwa ; Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata (armed conflict) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih  pihak penandatangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui salah satu diantara mereka.   Perlindungan Penduduk Sipil dalam Pelanggaran Humaniter serius juga diatur dalam Konvensi Geneva (IV) TAHUN 1949, Grave Breaches dipakai sebagai pembedakan antara kejahatan perang yang terjadi dalam konflik bersenjata interna sional dalam hubungannya dengan istilah “orang - orang yang dilindungi”  (the protected persons) pada kejahatan yang dilakukan dalam konflik internal atau domestik. 9  KESIMPULAN Dalam Hukum humaniter Internasional, dikenal prinsip pembedaan (distinction principle) ditujukan sebagai upaya perlindungan bagi warga sipil pada waktu konflik bersenjata berlangsung, serta untuk perlindungan bagi anggota milisi atau para kombatan dengan syarat syarat tertentu. Kasus TPN  –   OPM dapat dianggap sebagai belligerent, yang dalam hal ini dianggap sebagai musuh oleh Negara Indonesia. Tentunya memiliki konsekwensi hukum pula. Konsekwensi tersebut dapat dinilai juga merugikan negara indonesia. Dikarenakan dengan diakuinya sebagai belligerency, TPN - OPM juga secara otomatis tidak diakui lagi menjadi bagian internal dari NKRI, dan  berpotensi besar untuk berhasil memisahkan diri secara politik dari Indonesia apabila hal tersebut terjadi. Akan tetapi, selama masih tidak diakui sebagai belligerency, negara Indonesia sebagai  peserta konvensi Jenewa, dan Den Haag, tidak dapat menyelesaikannya melalui mekanisme  peradilan internasional (ICC). Hal itu disebabkan tidak adanya kewenangan mengadili dari ICC, sebelum TPN  –   OPM ditetapkan menjadi Belligerency yang dalam hal ini merupakan subjek hukum Humaniter, khususnya dari konvensi Geneva, dan Konvensi Den haag. 9  KETENTUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN WARGA SIPIL dan OBYEK SIPIL DALAM PERANG DI SURIAH, Universitas Sumatera Utara hlm. 24
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks